Penambahan/Pemuktahiran Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
Penambahan/Pemuktahiran Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) berdasarkan Pengumuman nomor PENG-6/PJ.09/2022 sebagai berikut:
1. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
Menambahkan tujuh KJS baru yaitu KJS 107, 108, 317, 318, 319, 427, dan 428 dalam KAP 411128 (PPh Final);
2. Pengenaan Sanksi Adminstratif atas Putusan Peninjauan Kembali yang Mempertahankan Ketetapan Pajak
Mengubah uraian KJS 301 dalam KAP 411621 (Sanksi Penagihan PPh), 411622 (Sanksi Penagihan PPN), 411623 (Sanksi Penagihan PPnBM), 411624 (Sanksi Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya), dengan menambahkan redaksi denda Pasal 27ayat (5f) Undang-Undang KUP;
3. Pengenaan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah
Menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 301 dalam KAP 411128 (PPh Final);
4. Pengenaan Sanksi Administratif atas Kegiatan Pemungutan PPN dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Mengubah uraian KJS 111 dan menambahkan tiga KJS baru yaitu KJS 301, 311, dan 321 dalam KAP 411219 (PPN Lainnya);
5. Pengenaan PPN dan PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
Menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 107 dalam KAP 411211 (PPN Dalam Negeri) dan menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 107 dalam KAP 411221 (PPnBM Dalam Negeri);
6. Pengenaan Meterai Elektronik dan Penyesuaian Istilah Benda Meterai
a. Mengubah uraian KJS 100, 101, dan 512, serta menambahkan empat KJS baru yaitu KJS 102, 900, 901, dan 902 dalam KAP 411611 (Bea Meterai); dan
b. Mengubah uraian KJS 100, 199, 300, 310, dan 320 dalam KAP 411612 (Penjualan Meterai).
7. Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP)
Menambahkan dua belas KAP yaitu KAP 411141 (PPh Pasal 21 DTP), 411142 (PPh Pasal 22 DTP), 411143 (PPh Pasal 22 Impor DTP), 411144 (PPh Pasal 23 DTP), 411145 (PPh Pasal 25/29 orang pribadi DTP), 411146 (PPh Pasal 25/29 Badan DTP), 411147 (PPh Pasal 26 DTP), 411148 (PPh Final DTP), 411149 (PPh Non Migas Lainnya DTP), 411241 (PPN DTP), 411242 (PPnBM DTP), dan 411631 (Sanksi Penagihan PPh DTP), dengan masing-masing KJS baru yang ada di dalamnya yaitu KJS 100, 101, dan 300.
Untuk lebih detail terkait Penambahan/Pemuktahiran KAP dan KJS dalam PER-22/PJ/2021 dapat dilihat dalam PENG-6/PJ.09/2022. Jangan ragu untuk menghubungi kami via email di support@ah-taxconsulting.com untuk pertanyaan lebih lanjut terkait perpajakan di Indonesia.
